Mencari data pertumbuhan ekonomi pemerintahan berjalan di BPS atau browsing melalui internet.

TUGAS MINGGU 4: Mencari data pertumbuhan ekonomi pemerintahan berjalan di BPS atau browsing melalui internet.

tugas minggu ke 4

NAMA:Regina Listya Kartikasari
KELAS :1EB18
NPM :25210709

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2000-2010 lebih tinggi dibanding periode 1990-2000.

“Laju pertumbuhan penduduk 2000-2010 mencapai 1,49 persen atau lebih tinggi dibanding periode 1990-2000 yang hanya mencapai 1,45 persen,” jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 237,56 juta orang yang terdiri dari 119,51 juta orang laki-laki dan 118,05 juta orang perempuan.
“Sex ratio mencapai 101 artinya jumlah laki-laki satu persen lebih banyak dari perempuan,” kata Suryamin.

Didalam distribusi penduduk belum merata karena masih terkonsentrasi di Jawa dan Madura yang mencapai 57 persen.
Hasil Sensus Penduduk 2010 menempatkan posisi Indonesia di urutan keempat dalam jumlah penduduk setelah China, India, dan USA.

BPS mencatat bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 20 tahun terakhir sudah mengalami penurunan namun pada 2000-2010 ada kecenderungan naik.
Laju pertumbuhan penduduk pada 1930-1961 mencapai 2,15 persen, pada 1961-1971 mencapai 2,13 persen, 1971-1980 mencapai 2,32 persen, dan tahun 1980-1990 mencapai 1,97 persen.
Berdasar Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Propinsi NAD mencapai 4,48 juta orang, Sumut 12,98 juta orang, Sumbar 4,84 juta orang, Riau 5,54 juta, Jambi 3,09 juta, Sumsel 7,45 juta, Bengkulu 1,72 juta, Lampung 7,6 juta, Kep. Babel 1,22 juta, Kepri 1,69 juta.

Kemudian DKI Jakarta 9,59 juta, Jabar 43,02 juta, Jateng 32,38 juta, Yogyakarta 3,46 juta, Jatim 37,48 juta, Banten 10,64 juta, Bali 3,89 juta, NTB 4,5 juta, NTT 4,68 juta, Kalbar 4,39 juta, Kalteng 2,2 juta, Kalsel 3,63 juta, dan Kaltim 3,55 juta orang.
Jumlah penduduk Sulut 2,27 juta, Sulteng 2,63 juta, Sulsel 8,03 juta, Sultera 2,23 juta, Gorontalo 1,04 juta, Sulbar 1,16 juta, Maluku 1,53 juta, Malut 1,04 juta, Papua Barat 0,76 juta, dan Papua 2,85 juta orang.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode 2000-2010 tercatat di Papua yang mencapai 5,46 persen dan terendah di Jawa Tengah yang hanya 0,37 persen.

PDB PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

NAMA : REGINA LISTYA KARTIKASARI

NPM : 25210709

KELAS 1EB18

TUGAS SOFTSKILL MINGGU KE 3 PDB PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

A . PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social .

B . Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

          Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran kepustakaan dan dianalis dengan menggunakan analisa pertumbuhan. Hasil analisis menunjukan bahwa masa pemerintahan orde lama perekonomian nasional diperhadapkan dengan inflasi yang sangat tinggi yang disebut Hiper Inflastion yang mencapai 500% – 650%.

Pemerintahan orde baru proses pembangunan dilakukan melalui PJP TAHAP I dan II, pelaksanaannya perpelita.Pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan dan Indonesia termasuk salah satu negara ASEAN (Negara di Asia Tenggara) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu 8,2%.

         Tahun 1997 – 1998 berawal dari krisis baht di Thailand dan berdampak pada kondisi perekonomian nasional yang berakibat pada krisis multidimensional menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi negatif.Pada tahun berikutnya kondisi perekonomian nasional dapat pulih dan pemerintah berhasil mengendalikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi nol.Kondisi ini diperbaiki terus hingga tahun 2009 dengan menunjukan trend pertumbuhan dari tahun ketahun.

         Sejak bulan Maret 1966 keadan perekonomian mengalami porakporanda.

Ketidak mampuan memenuhi kewajiban utang luar negeri,penerimaan eksport yang hanya setengah dari pengeluaran untuk import barang dan jasa,ketidak berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak,laju inflasi secepat 30 – 50 %,perbulan,serta buruknya

kondisi prasarana perekonomian,dll. Menghadapi keaadan yang demikian parah maka ditetapkan beberapa kebijakan antara lain memerangi hiperinflasi,mencukupkan stok bahan

pangan,merehabilitasi sarana perekonomin, meningkatkan eksport,menciptakan lapangan kerja,mengundang kembali investasi asing.Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah orde baru di bagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan yaitu: jangka pendek dan

jangka panjang.

  Indonesia berada dalam era pembangunan jangka panjang tahap ke

dua yakni kurun waktu 1994-2019. Tahapan pertama pembangunan jangka

menengah adalah Repelita VI tahun 1994-1999. Namun pada akhir tahun

1997 atau awal tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menyebabkan

pertumbuhan ekonomi menurun meskipun indonesia telah mengalami suatu

proses pembangunan ekomi yang spektakuler.

Selama periode tahun 1993 –1995 rata –rata pertumbuhan ekonomi pertahun antara 7,3 % hingga 8,2 % menyebabkan indonesia termasuk negara di ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rata-rata pendapatan nasional perkapita

naik pesat pertahun pada tahun 1993 dalam dolar Amerika Serikat sudah

melewati angka 800 tetapi akibat krisis PN perkapita menurun drastis ke 640

dolar tahun 1998 dan 580 dolar Amerika Serikat tahun 1999.

C . Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

          Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku menunjukan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig sector utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan sebesar 55,9 persen pada tahun 2006

Pengangguran terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja. Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan  pelaksanaan. Diramalkan sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada departemen fungsional dan daerah otonom.

Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga  ditandai oleh senjang konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

 Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam, kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.  

D . Perubahan Struktur Ekonomi

         Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi stryktural, dapat didefisinikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling tekait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negri (ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembanggunan ekonomi yang berkelanjutan) .

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :

- Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
- Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
- Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
- Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
- Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
- Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
- Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
- Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.

Tugas softskil perekonomian indonesia

Nama : Regina Listya Kartikasari

Kelas : 1EB18

NPM : 25210709

Tugas SOFTSKILL Perekonomian Indonesia

Pemerintahan Indonesia bersatu

Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009)  dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014) . Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong sebelumnya yang dipimpin megawati dan Hamzah haz pada 5 Desember 2005,

Ini merupakan perombakan pemerintah Indonesia bersatu jilid I :

Jabatan	Pembentukan (21 Oktober 2004)	Perombakan I (7 Des 2005)	Perombakan II (9 Mei 2007)
Menteri bidang politik,hukum dan keamanan	Widodo adi sutjipto
Menteri Perekonomian	Aburizal Bakrie	Boediono
Menteri Kesejahteraan Rakyat	Alwi shihab	Aburizal Bakrie
Menteri Sekretaris Negara	Yusril Ihza Mahendra		Hatta Rajasa
Menteri Dalam negeri	M. Maruf
Menteri Luar Negeri	Hassan Wirajuda
Menteri Pertahanan	Juwono Sudarsono
Menteri hukum dan HAM	Hamid awaluddin		Andi mattalata
Menteri keuangan	Jusuf anwar	Sri Mulyani
Menteri Energi dan SDM	Purnomo Yusgiantoro
Menteri Perindustrian	Andung Nitimihardja	Fahmi Idris
Menteri Perdagangan	Mari Elka Pangestu
Menteri Pertanian	Anton Apriantono
Menteri Kehutanan	MS kabbban
Menteri Perhubungan	Hatta Rajasa		Jusman Syafi Djamal
Menteri Kelautan dan Perikanan	Freddy Numberi
Menteri TKT	Fahmi Idris	Erman Suparno
Menteri PU	Djoko Kirmanto
Menteri Kesehatan	Siti Fadilah
Menteri Pendidikan Nasional	Bambang Sudibyo
Menteri Sosial	Bachtiar Chamsyah
Menteri Agama	M Maftuh Basyuni
Menteri Pariwisata dan Kebudayaan	Jero Wacik
Menteri Komunikasi dan Informatika	Sofyan Djalil		Mohammad Nuh
Menteri Negara Riset dan Teknologi	Kusmyanto Kadiman
Menteri Negara KUM	Suryadama Ali
Menteri Negara Lingkungan Hidup	Rachmat Witolear
Menteri Negara Pemberdayaan Permepuan	Meuttia Hata
Menteri Negara Pendayaan Gunaan Aparatur Negara	Taufik Effendy
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Saifullah Yusuf		Mohammad Lukman Edy
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Sri Mulyani	Paskah Suzetta
Menteri Negara BUMN	Soegiharto		Sofyan Djalil
Menteri Negara Perumahan Rakyat	Mohammad Yusuf Asy’ari
Menteri Negara Pemuda dan olahraga	Adhyaksa dault

Menteri Kabinet Indonesia jilid II :

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Ne 1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
9. Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring gara : Sudi Silalahi

21. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
22. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
23. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
24. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
26. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana
28. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
29. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
30. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

Pada Indonesia bersatu jilid 1 yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 utang di Negara kita meroket drastis dari 1275 triliun menjadi 1667 triliun pemerintahan SBY “sangat berhasil” dalam tugas utang mengutang . Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut melakukan kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, agar negara bisa membayar utang utang Negara di tambah subsidi pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang tidak jelas . Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah . Sekarang jamanyya Indonesia bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 2 tahun . Masih ada 2 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya . Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa presiden soeharto dulu .  Banyak sekali masalah masalah penting di jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal . Pemerintahan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya.